Mendorong Revisi UU ITE yang Melindungi Perempuan - a podcast by KBR Prime

Beberapa hari ini ramai pemberitaan soal laporan kepada siswi SMP di Jambi oleh Pemkot Jambi menggunakan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tapi kemudian laporan ini dicabut oleh Pemkot Jambi.

Beberapa pasal dalam UU ITE dianggap bermasalah dan banyak perempuan yang diadukan dengan pasal UU tersebut. Misal pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran atau penghinaan. LBH APIK Jakarta menemukan sepanjang 2020-2021 jumlah perempuan yang didakwa oleh pasal UU ITE ada 141 putusan. Sebagian besar mereka ini adalah korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

Karena itu muncul desakan untuk merevisi UU ITE yang pasal-pasalnya bisa melindungi perempuan. Revisi yang seperti apa? Pagi ini di Ruang Publik KBR, kita bahas hal ini bersama para narasumber. Ada Nurina Savitri, Campaign Manager Amnesty Internasional Indonesia dan Anindya Shabrina, Wakil Koordinator Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Further episodes of Ruang Publik

Further podcasts by KBR Prime

Website of KBR Prime